PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS DI KELURAHAN CONDONGCATUR KABUPATEN SLEMAN)

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yangterkenal dengan pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha perdagangan sector informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi para pedagangkaki lima masih dipandang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah, yakni dalam hal melanggar terhadapketertiban, keamanan dan keindahan kota. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya implementasi perizinan usaha pedagang kaki lima di Kelurahan Condongcatur Kabupaten Sleman ialah penggunaan trotoar oleh PKL sebagai sarana berdagang tidak serta merta dilakukan penegakan dengan Peraturan yang berlaku atau dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2004. Faktor pendukung terkait peraturan tersebut antara lain Peraturan yang cukup baik dan lengkap, peran masyarakat, aparat penegak hukum, dan adanya bentuk kerjasama pedagang kaki lima adapun faktor penghambat ialah Tidak tersedianya tempat relokasi bagi Pedagang Kaki Lima Tidak tersedianya lahan sebagai wadah untuk menampung para PKL, Tidak tersedianya tempat relokasi bagi Pedagang Kaki Lima Tidak tersedianya lahan sebagai wadah untuk menampung para PKL, dan Kurangnya Anggaran juga Sumber Daya Manusia.