IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA YOGYAKARTA PADA PEMILU 2019

Pemilu di Indonesia telah mengakomodasi affirmative action yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017. Kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30 persen berjenis kelamin perempuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji implementasi, faktor penghambat, dan pendukung keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris-normatif dan disusun secara sistematis serta dijelaskan secara deskriptif. Penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan tentang pemilu serta melakukan wawancara dengan responden. Hasil penelitian ini adalah: (1) implementasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019 sebesar 12,5 persen, menjadi 15 persen setelah PAW pertama, dan menjadi 17,5 persen setelah PAW kedua, yaitu tujuh dari empat puluh orang anggota DPRD; (2) faktor penghambatnya secara internal meliputi peran ganda, tingkat pendidikan dan pengetahuan, kondisi ekonomi, dan lemahnya jaringan sosial yang dimiliki perempuan. Secara eksternal meliputi kondisi kultur dan budaya, kondisi sosial, kebijakan yang kurang afirmatif terhadap perempuan, dan partai politik yangkurang sensitif gender; dan (3) faktor pendukungnya secara internal meliputipendidikan tinggi, pengetahuan luas, dan mandiri finansial. Secara eksternal berupa dukungan moral maupun material dari keluarga, partai politik, dan masyarakat. Disimpulkan bahwa implementasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta pada Pemilu 2019 sebesar 17,5 persen yang berarti belum memenuhi affirmative action.