ANALISIS PUTUSAN PERKARA PRA PERADILAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG ALAT KESEHATAN

Praperdilan sebagai upaya yang diatur KUHAP untuk menjamin perlindungan hak tersangka mendapat perlakuan yang tidak adil atau tidak sah tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Praperadilan merupakan suatu lembaga yang berwenang dalam memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengapa pengujian terhadap penetapan tersangka diajukan praperadilan dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan sah tidaknya penetapan tersangka dalam putusan praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber bahan sekunder. Sumber diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian mengenai faktor yang melatar belakangi penetapan tersangka sebagai objek praperadilan yaitu terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang membutuhkan perlindungan lebih dan ketelitian dalam penyelidikan pada pelaku perkara pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menambahkan objek praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP,  sehingga objek praperadilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya  penetapan tersangka,  penggeledahan,  dan  penyitaan. Keberadaan lembaga praperadilan Sekaligus sebagai kontrol terhadap suatu perkara yang ditangani oleh penyidik dan penuntut umum dalam pelaksanaan penegakan hukum, agar tidak terjadi kesewang-wenangan dalam mengadili