THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE UN-REREGISTERED FIRMS THROUGH THE BUSINESS ENTITY ADMINISTRATION SYSTEM

Ketentuan mengenai tata cara pendirian Firma diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Ditetapkan bahwa suatu firma harus didirikan dengan akta otentik dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Pada bulan Agustus 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018. Di dalamnya diatur bahwa Perusahaan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri harus didaftarkan ulang pada Sistem Administrasi Badan Usaha. (SABU). Namun peraturan a quo tidak memberikan sanksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan yang tidak melakukan registrasi ulang badan usahanya tidak dapat mengakses website One Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, suatu Perusahaan dapat kehilangan hak untuk menggunakan nama perusahaan yang lama jika perusahaan lain menggunakan nama perusahaan tersebut dan telah terdaftar di SABU. Ketiga, peraturan menteri tersebut tidak mempengaruhi perjanjian pasti dengan pihak ketiga sepanjang perjanjian tersebut dibuat sebelum peraturan menteri a quo diterbitkan.