ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BUKTI KEPEMILIKAN TANAH GANDA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 282/PDT.G/2020/PN SMG)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa �untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak bersangkutan�. Kenyataannya tidak semua BPN/ATR bisa memenuhi jaminan kepada pihak yang mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah.  Pada Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kota Semarang pada perkara perdata  No. 282/PDT.G/2020/PN SMG terjadi sengketa pertanahan mengenai kedua belah pihak yang berperkara yang memiliki sertipikat hak atas tanah pada bidang tanah yang sama. Penelitian bertujuan mengetahui perlindungan hukum terkait jaminan bagi pemegang bukti kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah dan berbagai kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terkait jaminan bagi pemegang bukti kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris karena data yang didapatkan melalui serangkaian metode yang diterapkan yaitu wawancara. Pengadilan Negeri Kota Semarang berupaya semaksimal mungkin memberikan perlindungan hak jaminan kepada pemegang bukti kepemilikan hak atas tanah. Pemegang bukti kepemilikan hak atas tanah akan mendapatkan hak jaminan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.