THE ROLE OF CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK) IN ENFORCING CORRUPTION LAW IN INDONESIA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau lebih umum disebut sebagai KPK, dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada akhir tahun 2019, disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penulis akan mengkaji bagaimana peran KPK dibandingkan dengan posisi Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Selain itu, KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani oleh polisi atau jaksa jika laporan masyarakat tentang korupsi tidak diikuti, dan alasan-alasan lainnya. Terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, terdapat beberapa amendemen dalam KPK. Pertama, terkait pembentukan Dewan Pengawas KPK. Kedua, terkait koordinasi institusional dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi.