SALMA AULIA FARAHDINA ARIANI (2023) THE ROLE OF CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK) IN ENFORCING CORRUPTION LAW IN INDONESIA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only

Download (199kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only

Download (223kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf

Download (249kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (144kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (10kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (813kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (11kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (587kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (604kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau lebih umum disebut sebagai KPK, dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada akhir tahun 2019, disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penulis akan mengkaji bagaimana peran KPK dibandingkan dengan posisi Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Selain itu, KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani oleh polisi atau jaksa jika laporan masyarakat tentang korupsi tidak diikuti, dan alasan-alasan lainnya. Terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, terdapat beberapa amendemen dalam KPK. Pertama, terkait pembentukan Dewan Pengawas KPK. Kedua, terkait koordinasi institusional dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi.

Dosen Pembimbing: Nanik Prasetyoningsih, Dr., S.H., M.H. and Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. | NIDN0515047501, NIDN0506077001
Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Corruption, Corruption Eradication Commission, KPK, Law Enforcer
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Hukum
Depositing User: M. Erdiansyah
Date Deposited: 11 Oct 2023 04:28
Last Modified: 11 Oct 2023 04:28
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/42186

Actions (login required)

View Item View Item