TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS PUTUSAN BANDING NOMOR 9/PDT/2018/PT YYK)

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir dalam keseharian setiap orang membutuhkan alat transportasi yang kini sudah berubah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kecelakaan lalu lintas, khususnya dijalan raya masih sering terjadi, kadang kala melibatkan Pihak Ketiga. Sebagai kasus pada penulisan ini kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Bus Hino milik PT Anugrah Karya Utami Gemilang dan Pesepeda di Perempatan jalan bugisan Yogyakarta. Bagaimanakah Pertanggungjawaban PT Anugrah Karya Utami Gemilang terhadap pihak ke 3 yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan Apakah Putusan banding No. 9/Pdt/2018/PT Yyk sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Perusahaan angkutan tidak bertanggung jawab sebagaimana ditentuan dalam Pasal 194 UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Putusan Hakim tidak sesuai dengan undangundang lalu lintas dan angkutan jalan karena memutuskan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata.