PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANTUL

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan di Kabupaten Bantul yang belum mempekerjakan penyandang disabilitas. Pada tahun 2022 daerah tersebut memiliki sekitar 1900 perusahaan. Namun, baru 16 perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Hal tersebut kemudian menjadi perhatian karena Pemerintah Bantul telah menetapkan PERDA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui kendala dalam implementasinya. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa DINSOS dan DISNAKERTRANS Kabupaten Bantul telah berupaya untuk memenuhi hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan hingga rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas. Namun, masih terdapat kendala dalam memenuhi hak pekerjaan penyandang disabilitas, yaitu DINSOS dan DISNAKERTRANS belum memiliki data pasti penyandang disabilitas, para penyandang disabilitas lebih tertarik bekerja non-formal dan masih banyak perusahaan yang belum siap mempekerjakan penyandang disabilitas dikarenakan belum tersedianya fasilitas yang ramah untuk mereka. Dalam hal ini Pemerintah Bantul diharapkan dapat lebih baik dalam memenuhi hak pekerjaan disabilitas dan tegas kepada perusahaan yang belum membuka lowongan untuk disabilitas dikarenakan hal tersebut merupakan amanat dari peraturan yang ada.Kata kunci: hak atas pekerjaan, ketenagakerjaan, penyandang disabilitas.