TANGGUNG JAWAB PENDIRI PERSEROAN PERORANGAN TERHADAP KERUGIAN PERSEROAN DALAM HUKUM PERUSAHAAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta kerja)  Bagian Kelima Pasal 109 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang PT) merupakan suatu terobosan baru dalam lingkup perusahaan dengan ditandai hadirnya badan hukum yang dapat didirikan oleh 1 orang saja yakni Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan memiliki tanggung jawab terbatas (sole proprietorship with limitited liability) sama halnya dengan kedudukan Perseroan Terbatas umumnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan pendirian Perseroan Perorangan serta Tanggung Jawab pendiri Perseroan Perorangan terhadap kerugian Perseroan. Metode yang digunakan bersifat penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendirian Perseroan Perorangan dilakukan 1 (satu) orang pendiri yang kemudian sebagai direksi serta pemegang saham. Sebagaimana ketentuan Pasal 153J Undang-Undang Cipta Kerja tentang perubahan Undang-Undang PT, bertanggungjawab tidak melebihi saham yang disertakan atau pendiri perseroan perorangan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan yang jumlahnya tidak terbatas, bahkan yang menyangkut harta pribadi pendiri perseroan perorangan.Kata kunci: Pendirian Perseroan, Perseroan Perorangan, Undang-Undang Cipta Kerja