GAGASAN KONSEP JUDICIAL REVIEW TERINTEGRASI DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA HARMONISASI NORMA HUKUM DI INDONESIA

Dualisme sistem judicial review di Indonesia menimbulkan problematika dalam proses harmonisasi norma hukum. Diberikannya wewenang judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Disparitas putusan pernah terjadi antara Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 dalam kasus keabsahan calon anggota DPD dari partai politik. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan konsep judicial review terintegrasi di Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berdasarkan data sekunder dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji problematika dualisme judicial review, perbandingan konsep judicial review dan penataan konsep harmonisasi norma melalui judicial review terintegrasi. Dualisme judicial review menghambat proses harmonisasi norma hukum, karena terdapat dua lembaga peradilan dan batu uji yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan yang meruntuhkan tata norma hukum. Konsep judicial review terintegrasi dapat mewujudkan kepastian hukum dan supremasi konstitusi. Penafsiran konstitusi secara integral dan holistik diharapkan mempermudah proses harmonisasi norma hukum. Penataan konsep judicial review terintegrasi di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan cara mengadopsi implied jurisdiction doctrine seperti Mahkamah Konstitusi Korea Selatan atau amandemen Pasal 24A dan 24C Konstitusi Republik Indonesia. Bentuk harmonisasi norma yang dihasilkan berupa harmonisasi substansial norma hukum.