IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT APLIKASI NEW SAKPOLE DALAM MENDUKUNG PENYUSUNAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA MASA PANDEMI TAHUN 2020-2022

Pandemi Covid-19 pemerintah memberikan sebuah kebijakan yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adanya kebijakan tersebut tentunya berdampak pada kondisi ekonomi, karena itu sulitnya untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan kondisi ini bagi wajib pajak yang akan melakukan pengesahan STNK tahunan bisa menggunakan aplikasi New Sakpole tidak perlu datang ke kantor Samsat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penggunaaan aplikasi New Sakpole dalam pelayanan publik masa pandemi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022.Penelitian menggunakan metode penelitian campuran (mix method). Penelitian ini menggunakan teori E-Government dan teori E-Service. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada kesimpulan studi literatur, serta kuesioner kepada masyarakat  pengguna aplikasi New Sakpole. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi E-Government aplikasi New Sakpole dalam mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masa pandemi tahun 2020-2022.Hasil penelitian ini menunjukkan aplikasi New Sakpole berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD Provinsi Jateng tahun 2020-2022. Namun, pendapatan aplikasi New Sakpole mengalami penurunan dari tahun 2020-2022. Keberhasilan dalam kepuasan sosialisasi, kemudahan penggunaan, tampilan, fasilitas, layanan pembayaran melalui Channel Bank dan Payment Point, pelayanan petugas Samsat, layanan  E-Samsat, dan layanan pembayaran pajak di aplikasi New Sakpole mendapat respon yang sangat baik dari pengguna aplikasi New Sakpole. Adapun manfaat aplikasi bagi organisasi, yaitu dapat membantu mempermudah pekerjaan administratif Bapenda yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi online. Serta manfaat aplikasi bagi masyarakat menjadi lebih mudah untuk membayar pajak dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang dan mengantri di kantor Samsat.Saran dari penulis yaitu perlu adanya upaya peningkatan kerjasama antara pihak ketiga dengan gencarnya sosialisasi terhadap BUMDes dan masyarakat terutama pedesaan di Provinsi Jawa Tengah dan pengelolaan data yang harus dilakukan secara rutin sehingga menjadi lebih baik lagi.