IMPLIKASI PENGGUNAAN POLITIK IDENTITAS OLEH JUNTA MILITER MYANMAR TERHADAP KONFLIK ROHINGYA

Konflik Rohingya merupakan salah satu konflik etnis yang terjadi di Myanmar, konflik ini telah menjadi salah satu konflik terpanjang dalam sejarah Myanmar. Diskriminasi yang diterima oleh etnis Rohingya telah menjadi perhatian masyarakat dunia belakangan ini, hal ini dikarenakan gelombang pengungsi etnis Rohingya yang berdatangan ke berbagai negara tetangga yang dekat dengan Myanmar. Politik identitas yang dimainkan oleh junta militer Myanmar dalam konflik Rohingya akhirnya menjadikan konflik ini semakin sulit untuk di selesaikan, serta penolakan terhadap berbagai intervensi asing dalam menyelesaikan konflik ini dengan alasan dapat mengganggu kedaulatan Myanmar membuat penyelesaian konflik ini semakin terhambat. Penelitian ini menganalisis bagaimana implikasi penggunaan politik identitas oleh junta militer Myanmar terhadap konflik Rohingya. peneliti menggunakan konsep politik identitas dan Hobbesian Sovereignty untuk melihat bagaimana junta militer Myanmar memainkan politik identitas dalam konflik tersebut serta kedaulatan sebagai alasan penolakan tehadap campur tangan asing dalam menyelesaikan konflik Rohingya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana sejarah etnis Rohingya dan undang-undang kewarganegaraan Burma tahun 1982 menjadi landasan bagi junta militer Myanmar untuk memainkan politik identitas dalam konflik Rohingya, serta keterhambatan penyelesaian konflik yang disebabkan oleh faktor kedaulatan serta prinsip non-intervensi dalam piagam ASEAN.