GITA JUSTIKARINI SYAM (2023) REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI MELALUI SOSIAL MEDIA. S2 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (1MB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (500kB)
Bab I.pdf
Download (421kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (615kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (178kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (245kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (49kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (268kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (912kB)
Abstract
Tesis ini fokus pada permasalahan terkait: 1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban jual beli online di media sosial? 2). Bagaimanakah konsep ideal dari perlindungan hukum terhadap korban jual beli online di media sosial?. Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Normatif. Hasil Pembahasan : 1) Bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan jual beli melalui media sosial belum sepenuhnya menjamin hak korban terkait ganti kerugian. Fakta yang ditemukan bahwa lebih dominan korban yang memilih untuk menyelesaikan kasus secara Restorative Justice daripada melalui jalur peradilan pidana di tingkat kepolisian, dengan penyelesaian melalui Restorative Justice maka ada kesepakatan antara pelaku dengan koban sehingga penyelesaian dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 2) Konsep ideal penulis susun berdasarkan perbandingan hukum yang penulis lakukan yang berkaitan dengan peraturan tindak pidana penipuan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam hal ganti rugi. Penulis menemukan bahwa hukum acara Thailand mengkategorikan jenis penipuan dalam KUHP Thailand, menjamin hak ganti rugi dalam regulasi perundang-undangannya dan pelaksanaannya dalam peradilan pidana. Regulasi aktif di Indonesia di Indonesia tidak mengkategorikan penipuan baik dalam KUHP dan UU ITE dan dalam UU ITE Pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku bukanlah Pasal yang spesifik mengatur terkait tindak pidana penipuan Online. Selanjutnya dalam hukum acara pidana di Indonesia terkait ganti rugi korban tindak pidana pada faktanya tidak digunakan pada semua kasus pidana saat beracara, sehingga penulis melihat penerapan yang kurang di dalamnya. Menurut penulis mengusulkan untuk Indonesia sekiranya untuk dapat memberlakukan ganti kerugian pidana seperti di Thailand.
Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Legal Protection, Fraud, Social Media |
Divisions: | Fakultas Pasca Sarjana > Hukum S2 |
Depositing User: | M. Erdiansyah |
Date Deposited: | 08 Nov 2023 07:11 |
Last Modified: | 08 Nov 2023 07:11 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/42725 |