PERUMUSAN PERATURAN KALURAHAN MENGENAI DESA ANTI POLITIK UANG: STUDI KASUS DI DESA MURTIGADING, SANDEN, BANTUL

Politik uang merupakan praktik yang menjadi isu sentral dalam dinamika demokrasi politik yaitu pemilu. Politik uang menjadi salah satu faktor buruknya kualitas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini mengkaji mengenai perumusan peraturan kalurahan anti politik uang di desa Murtigading. Desa atau kalurahan Murtigading merupakan Desa yang mendeklarasikan diri sebagai Desa Anti Politik Uang (APU). Di desa Murtigading terdapat peraturan desa atau peraturan kalurahan mengenai anti politik uang, peraturan tersebut merupakan inisiasi dari masyarakat Murtigading sendiri.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi dan wawancara narasumber terkait untuk mengamati bagaimana proses pembentukan atau perumusan peraturan kalurahan anti politik uang di Murtigading serta faktor-faktor yang mendorong dibentuknya peraturan kalurahan anti politik uang tersebut.Hasil dari penelitian ini yaitu perumusan peraturan kalurahan anti politik uang merupakan tindak lanjut dari gerakan masyarakat melawan dan menolak praktik politik uang. Dalam melakukan gerakan anti politik uang tersebut dapat berjalan lebih masif maka diperlukan adanya legitimasi hukum di tataran desa yaitu peraturan kalurahan. Akan tetapi dalam prosesnya peraturan kalurahan anti politik uang tersebut belum mampu mengurangi praktik politik uang di desa Murtigading, kurangnya kekuatan civil society dan kontrol dari Pemerintah Desa atau Kalurahan, Bawaslu, Pemerintah Kabupaten, dan beberapa stakeholder lainnya merupakan faktor sejauh mana efektivitas implementasi peraturan kalurahan anti politik uang Murtigading dalam mencegah praktik politik uang.