ANALISIS TINGKAT KREDIT MACET DI DIY PASCA TERJADINYA GEMPA BUMI TEKTONIK TANGGAL 27 MEI 2006 DAN DAMPAK PBI NO. 8/10/PBI/2006 TANGGAL 7 JUNI 2006 TERHADAP PENANGANAN KREDIT MACET PASCA TERJADINYA GEMPA BUMI (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, Kuartal I 2006-Kuartal II 2009)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat perbedaan kredit macet di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pasca terjadinya gempa bumi tektonik tanggal 27 MEI 2006 dan dampak peraturan Bank Indonesia nomor 8/10/PBI/2006 terhadap penanganan kredit macet pasca terjadinya gempa bumi kuartal I tahun 2006 sampai dengan kuartal II tahun 2009. Sampel dalam penelitian ini adalah semua Bank Umum dan BPR yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series dan cross section dalam bentuk data kuartal. Teknik analisis yang digunakan adalah uji beda Wilcoxon-Test untuk melihat sejauh mana perbedaan tingkat kredit macet di DIY pasca terjadinya gempa bumi dan teknik uji deskriptif untuk menguji dampak peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kredit macet perbankan sebelum dan sesudah terjadinya gempa bumi tektonik tanggal 27 Mei 2006, dimana pada hasil analisis ditemukan bahwa sebagian besar perbankan di DIY mengalami peningkatan kredit macet dengan tingkat signifikansi perbedaan sebesar 0,012 yaitu Bank Umum Kota Yogyakarta dan BPR Kota Yogyakarta, Bank Umum Sleman dan BPR Sleman, Bank Umum Gunung Kidul dan BPR Gunung Kidul dan BPR Bantul. Sementara itu, dua bank lainnya yaitu Bank Umum Kulon Progo dan BPR Kulon Progo memiliki jumlah kredit macet yang sama antara sebelum dan sesudah gempa bumi. Sedangkan dari hasil uji dampak terhadap PBI Nomor 8/10/PBI/2006 dapat disimpulkan bahwa peraturan yang berlaku selama tiga tahun tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan atau kurang berdampak terhadap penurunan kredit macet perbankan di DIY, yaitu dilihat dari rasio NPL bank yang masih relatif tidak konstan dan cendrung masih tinggi diatas 5% khususnya pada BPR disetiap kabupaten dan kota.