ALASAN PEMAAF SEBAGAI PENGHAPUSAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL

Alasan pemaaf sebagai penghapusan pidana dalam prakteknya tidak jarang disalahgunakan, banyak oknum berpura-pura mengalami gangguan jiwa supaya lolos dari jeratan pidana dan banyak kasus yang seolah digantungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penentuan tersangka tindak pidana pembunuhan untuk dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan sebagai alasan pemaaf pertanggungjawaban pidana di wilayah hukum Polres Bantul dan untuk mengetahui hak tersangka tindak pidana pembunuhan pengidap gangguan jiwa. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasar hasil analisis penelitian dalam menentukan tersangka tindak pidana pembunuhan mengalami gangguan jiwa, penyidik melakukan tahap awal penentuan yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Setelah penyidik meyakini tersangka mengalami gangguan jiwa, penyidik meminta bantuan ahli jiwa untuk memberi keterangan tentang kondisi kejiwaan pelaku, dan setelah ahli jiwa memberi keterangan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, maka penyidik meminta bantuan ahli hukum untuk memberi pandangan dalam akademik. Hak pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa dalam penyidikan pada dasarnya sama, diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP. Selain itu tersangka dengan gangguan jiwa berhak diperiksa ahli jiwa, mendapat kepastian hukum dan dijamin kehidupannya oleh negara jika tidak memungkinkan dikembalikan pada keluarga.