PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KOTA PADANG PANJANG MELALUI PENGADILAN NEGERI DIBANDINGKAN MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI (K.A.N)

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, apalagi di lingkungan masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat yang mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup penghidupan dari tanah. Di Propinsi Sumatera Barat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan dan pengguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat melalui KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya. Tanah di Kota Padang Panjang dahulunya secara keselumhan merupakan tanah ulayat milik kaum seluas 2.300 hektar. Kemudian sebagian dari tanah tersebut mulai didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang Panjang. Sehingga tanah ulayat yang belum terdaftar tersisa 78,11%. Sementara 21,89% telah terdaftar atas nama pribadi atau atas nama kaum. Dalam penyelesaian sengIceta tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau Kota Padang Panjang cenderung memilih melakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dibandingkan melalui KAN, adapun faktor yang menyebabkan masyarakat adat membawa perkara ke pengadilan yaitu: 1. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan ninik mamak/penghulu; 2. Sumber daya manusia (SDM) di KAN pendidikannya relatif rendah; 3. Waktu penyelesaian lebih cepat; 4. Adanya kepastian hukum; 5. Untuk harga diri.