IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2016 DALAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KOTA YOGYAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran pemerintah dalam penanggulangan Tuberkulosis (TB) sebagai salah satu masalah kesehatan di Kota Yogyakarta. Hal ini di karenakan masih terdapat permasalahan-permasalahan yang di sebabkan oleh penyakit TB seperti, kesakitan, kecacatan hingga kematian. Untuk mengetahui hal tersebut, maka pada penelitian ini akan mencoba melihat dari bagaimana pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus Tuberkulosis melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 67 Tahun 2016. Karena Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 67 Tahun 2016 lahir untuk menjadi acuan bagaimana sikap yang harus diambil oleh pemerintah di daerah dalam penanggulangan Tuberkulosis. Pada peneliti dalam menganalisis menggunakan teknik analisa data kualitatif deskriptif yang diperoleh melalui wawancara bersama dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Selain itu juga melalui perantara data sekunder yang diperoleh melalui dokumendokumen resmi pemerintah, berita, artikel jurnal serta website pemerintah Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data yang diperoleh akan diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus. Langkah selanjutnya peneliti akan mengklasifikasikan dan menganalisis data secara deskriptif dengan menjabarkan hingga memperoleh sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 67 Tahun 2016 sudah dijalankan dengan maksimal. Meskipun dalam pengimplementasiannya masih terdapat beberapa kendala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Wujud komunikasi pemerintah dalam implementasi dilihat dengan melahirkan kebijakan turunan ditingkat daerah. Implementasi nyata komunikasi dijalankan melalui kegiatan promosi kesehatan dengan kendala ditengah adanya pandemi COVID-19, serta masih minimnya komunikasi pemerintah melalui media sosial. (2) Struktur Birokrasi dan Disposisi, dengan Standard Operating Procedure (SOP) berupa Peraturan Wali Kota No. 102 Tahun 2017. Diwujudkan dengan kegiatan pengendalian faktor risiko, penemuan dan penanganan kasus serta pemberian obat kekebalan dan obat pencegahan. (3) Tidak terdapat kendala pada sumber daya dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah. Namun terdapat perbedaan semenjak adanya pandemi COVID-19 dalam pemberian reward.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan dan Penanggulangan Tuberkulosis.