PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGIAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KARANGANYAR

Pada Saat ini, banyak anak yang masih menjadi korban tindak pidana, khususnya tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak memiliki efek jangka panjang, termasuk dampak pada kesehatan di masa depan dan trauma yang berkelanjutan bahkan ketika anak tumbuh dewasa. Restitusi adalah upaya perlindungan hukum bagi korban, di mana mereka dapat menerima ganti kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menentukan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, serta alasan mengapa pelaku sering kali tidak membayar restitusi kepada korban. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan sumber data berupa putusan pengadilan, literatur, dan informasi lainnya. Hasil wawancara dengan narasumber seperti Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Karanganyar juga digunakan untuk melengkapi penelitian ini. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa pertimbangan hakim dalam memetuskan pemenuhan hak restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertimbangan dari laporan LPSK. Faktor penyebab pelaku tidak membayar restitusi adalah karena dalam UU perlindungan anak memiliki sanksi pidana dan denda, yang membuat pelaku enggan membayar. Selain itu, pelaku juga tidak memiliki sumber daya finansial untuk membayar restitusi tersebut.