KEDUDUKAN KSPPS BAITUL MAL WA TAMWIL DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tumbuhnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan yang berazaskan syariah, sudah sangat di tunggu-tunggu oleh kaum muslimin anti riba di tanah air, khususnya masyarakat kecil dan para pengusaha mikro. BMT menawarkan produk akad syariah yang variatif, sehingga masyarakat tidak perlu bingung dan khawatir untuk memilih akad apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Akad paling favorid di kalangan masyarakat adalah akad murabahah, hal ini disebabkan karena pelaksanaan akad murabahah simple dan mudah. Dengan adanya kencenderungan masyarakat pada akad murabahah maka dalam penelitian ini difokuskan pada kedudukan KSPPS Baitul Maal wa Tamwil dalam akad pembiayaan murabahah di Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah sebagai acuan dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh BMT dan peraturan perundang-undangan lainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan pada BMT dengan mengambil sampel pada tiga BMT yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalah dari penelitian ini adalah bagaimana kedudukan KSPPS Baitul Mal wa Tamwil dalam akad pembiayaan murabahah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimanakah pengawasan DPS terhadap KSPPS Baitul Mal wa Tamwil dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat diketahui bagaimana kedudukan KSPPS Baitul Mal wa Tamwil dalam akad pembiayaan murabahah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimanakah pengawasan DPS terhadap KSPPS Baitul Mal wa Tamwil dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di Daerah Istimewa Yogyakarta..Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal. Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik hukum primer, sekunder maupun tersier. Adapun narasumber dalam dalam penelitian ini adalah para manager dan pengurus dari tiga BMT yang dijadikan sampel. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap sampel akad murabahah diketahui bahwa pelaksanaan akad pembiayaan murabahah yang dilaksanakan Baitul Maal wa Tamwil tidak melanggar ketentuan syariah dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Kedudukan KSPPS BMT dalam pembiayaan murabahah yaitu sebagai pembeli sekaligus sebagai penjual. Akan tetapi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan akad murabahah perlu dikaji ulang, karena kebanyakan Dewan Pengawas Syariah belum mempunyai sertifikasi DPS dari lembaga yang berwenang, dan belum adanya pedoman pengawasan syariah untuk DPS dari Kementrian koperasi untuk dijadikan sebagai standar dan untuk menyamakan persepsi para DPS pada BMT dalam melaksanakan tugas.