PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS KEGIATAN STOCKPILE BATUBARA DI KABUPATEN MUARO JAMBI

Stockpile batubara yang berada di Kabupaten Muaro Jambi merupakan stockpile batubara diluar wilayah pertambangan. Keberadaan stockpile batubara telah membawa dampak negatif berupa pencemaran lingkungan dan kerusakan lahan pertanian. Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait stockpile batubara, bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan stockpile batubara di Kabupaten Muaro Jambi dan bagaimana perlindungan hukum di masa yang akan datang terhadap masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan stockpile batubara di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau sosio legal dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dengan cara analisis model alir Miler dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, stockpile batubara diluar wilayah pertambangan tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan. Tidak diaturnya stockpile batubara diluar wilayah pertambangan telah menimbulkan kekosongan hukum. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). Kedua, upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak kegiatan stockpile batubara masih bersifat preventif yaitu berupa pengawasan dan pembinaan. Sementara untuk perlindungan hukum bersifat represif belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Ketiga, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi perlu melakukan pengaturan stockpile batubara untuk memberikan kepastian hukum. Pengaturan stockpile batubara dapat dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah tentang stockpile batubara dapat menjadi landasan yuridis dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif kegiatan stockpile batubara.