IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR

Pertumbuhan lingkungan di Indonesia menjadi hal yang menarik dewasa ini. Permasalahan yang kini dihadapi oleh hampir terdapat disetiap perkotaan di Indonesia memperlihatkan semakin minimnya pertumbuhan lingkungan sektor ruang publik di perkotaan. Terutama ruang terbuka hijau, kota-kota besar umumnya memiliki ruang terbuka hijau dengan minimnya luas dibawah 10% dinilai dari masing-masing luas kota itu sendiri. Kondisi tersebut sangat jauh dibawah berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau di Indonesia, target minimum untuk pengelolaan ruang terbuka hijau publik adalah sebanyak 20persen dari luas kota atau wilayah tertentu. Tentunya menjadi komitmen hukum yang mengharuskan pemerintah daerah dan otoritas perkotaan untuk melindungi, memelihara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar dan faktorfaktor penghambat Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2019 dalam pengelolaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan mengkaji hal-hal yang terjadi dibalik penerapan peraturan perundang-undangan. Melalui amanat peraturan yang dilaksanakan oleh Walikota Kota Makassar dalam penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau masih dibawah standar yang ditentukan, disebabka oleh dinamisnya kebijakan baru, kurangnya integrasi stakeholder terkait serta minimnya pengetahuan akan pentinya Ruang Terbuka Hijau.