PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ATAS PEMENUHAN HAK UPAH PEKERJA SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan kondisi perekonomian di bidang ketenagakerjaan, sehingga banyak perusahaan yang melakukan pemotongan upah sepihak terhadap pekerja. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 1048 perusahaan terdampak dari pandemi Covid-19. Pekerja yang terdampak tidak mendapat upah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dikarenakan perusahaan melakukan tindakan itu dengan dalih mengurangi biaya produksi yang bertujuan untuk efisiensi perusahaan agar dapat bertahan selama pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemenuhan hak atas upah pekerja selama pandemi Covid-19 dan mengetahui faktor- faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengawasan pemenuhan hak atas upah pekerja selama pandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan metode empiris, kemudian data yang di peroleh dianalisa secara kualitatif. Berdasaarkan hasil penelitian menunjukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengawasan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan mengikuti protokol kesehatan tentang pencegahan penyebaran virus Covid-19 di lingkungan kerja, namun dalam praktik di lapangan menemui hambatan adanya perusahaan yang tutup selama pandemi Covid-19, data yang diberikan perusahaan selama pemeriksaan daring terkesan mengada-ada atau tidak sesuai dan pekerja yang enggan melaporkan adanya pelanggaran pengupahan dari perusahaan terkait.