PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERHOTELAN DI KAWASAN PARIWISATA PANTAI PANGANDARAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha perhotelan dan faktor yang akan menghambat pemerintah daerah dalam menerbitan izin perhotelan di Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan yaitu mengadopsi jenis penelitian hukum empiris. Hasil yang didapatkan yaitu DPMPTSP memiliki kewenangan dalam memberikan izin usaha perhotelan dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Mereka mengacu pada peraturan seperti Peraturan Bupati Pangandaran dan Peraturan Pemerintah yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha. Dinas Pariwisata, di sisi lain, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pematuhan standar oleh hotel-hotel yang beroperasi di Kabupaten Pangandaran. Mereka juga melakukan evaluasi risiko terhadap usaha perhotelan sebelum memberikan izin berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Penerbitan izin usaha perhotelan dianggap telah berjalan dengan cukup baik menurut DPMPTSP, terutama karena upaya mereka dalam melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pemilik hotel. Dalam pelayanan penerbitan izin, kendala meliputi masalah teknis dalam sistem aplikasi yang digunakan dan pelaku usaha yang lupa atau kehilangan akun aplikasi mereka. Hambatannya adalah ketidakmungkinan untuk mendapatkan kerjasama penuh dari staf atau pegawai hotel dalam proses peninjauan, yang bisa menghambat pengawasan yang efektif. Kurangnya sumber daya manusia dalam Dinas Pariwisata yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan peninjauan yang komprehensif.