PERAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN MINYAK GORENG PALSU DI KOTA YOGYALARTA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

Kemakmuran industri kelapa sawit Indonesia saat ini tidak sejalan dengan perkembangan baru-baru ini, seperti kelangkaan minyak goreng pada akhir 2021 yang mengakibatkan lonjakan harga minyak goreng. Situasi ini sangat merugikan masyarakat, terutama pengguna minyak goreng sebagai kebutuhan sehari-hari. Perkara ini semakin diperparah oleh penyebaran minyak goreng palsu di pasar, yang disebabkan oleh kurangnya pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan. Pentingnya perlindungan konsumen telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris untuk mengeksplorasi peran Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dalam pencegahan peredaran minyak goreng palsu dengan tujuan melindungi konsumen. Dinas Perdagangan telah mengambil langkah-langkah preventif, seperti memberikan edukasi kepada pedagang tentang barcode pada kemasan minyak goreng sebagai tanda produk yang sah. Kolaborasi antara Dinas Perdagangan, Kementerian Perdagangan, BULOG, dan pedagang grosir merupakan upaya proaktif untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Namun, masih ada kendala dalam pelaporan pedagang kepada Dinas Perdagangan terkait penjualan minyak goreng palsu. Untuk meningkatkan keamanan dan ketersediaan minyak goreng berkualitas, diperlukan sinergi antarinstansi dan penguatan koordinasi. Pelatihan dan penyuluhan kepada pedagang perlu ditingkatkan, kerjasama antara Dinas Perdagangan, Satgas Pangan, dan instansi lain harus dioptimalkan. Hal ini akan menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan aman bagi konsumen di Kota Yogyakarta.