STRATEGI PELEMBAGAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES PEMILU LEGISLATIF DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 SITE UMY

Pemilihan umum yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya pemilihan legislatif yang dilaksanakan pada tahun 2014 masih memunculkan banyak permasalahan, diantaranya masih tingginya angka golput, masih adanya tertukanya surat suara, human erorr, pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran tindak pidana dalam pemilihan umum. Permasalahan — permasalahan tersebut menunjukan bahwa nilai — nilai yang ada dalam konsep good governance belum berjalan dengan baik dalam setiap proses pemilu legislalif tahun 2014. Nilai Participation, rule of law, transparency, responsiviness, equali.y, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision jelas tidak berjalan dengan baik atau bisa dikatakan tidak berhasil diimplementasikan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terbesar yang ada di Indonesia, dengan jumlah 29 Kabupaten dan 6 Kota dan jumlah penduduk yang sangat banyak dan terus bertambah tiap tahunya. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan strategi pelembagaan good governance dalam proses pemilihan umum legislatif di Provinsi Jawa Tengah agar permasalahan — permasalahan pemilihan umum tersebut dapat diminalisir dan tujuan dari pemilihan umum terpenuhi dan tercapai. Penelitian ini juga diharapakan dapat menciptakan mekanisme dan prosedur dalam pemilihan umum khususnya di Jawa Tengah dengan tingkat governability yang Iebih baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode interview dan dalam teknik analisis data tersebut menggunakan tekning analisis kualitatif. Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa di Provinsi Jawa Tengah tersebut masih banyak ditemukan permasalahan dan pelanggaran terkait pemilu legislatif pada tahun 2014.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa masih banyaknya permasalahan yang muncul dari setiap tahapan pemilihan umum khususnya pada pemilihan umum legislatif di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014. Elemen - elemen atau prinsip - prinsip dari good governace juga masih ada yang belum diterapkan dari beberapa tahapan pemilihan tersebut. Namun tidak semua tahapan dari pemilu tersebut tidak menerapkan prinsip - prinsip dari good governance, ada beberapa tahapan yang sudah menerapkan. Sehingga bisa dikatakan pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah sudah baik, namun masih ada catatan - catatan penting yang harus di jalankan oleh KPU Jawa Tengah untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada tahapan pemilu. Salah satunyanya adalah KPU Jawa Tengah harus melakukan monitoring dan evaluasi dari setiap tahapan - tahapan pemilihan umum agar dapat mengetahui permasalahan dan menyelesaikan perrnasalahn tersebut dengan cepat.