IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

Negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Dalam menjalankan urusan pemerintah dalam hal pelayanan, pemerintah daerah harus didasari pada SPM. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan menemukan implementasi SPM pelayanan publik di bidang perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bantul, dan yang kedua untuk mengetahui dan menemukan faktor apa saja yang menghambat implementasi SPM pelayanan publik di bidang perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris untuk melihat hukum yang nyata dan bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dan data yang digunakan adalah data primer dengan cara memperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan berinteraksi secara langsung dengan responden yang terkait dengan permasalahan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa komponen SMP sangat penting untuk dijadikan sebagai tolak ukur dari suatu instansi penyelenggara pelayanan. Implementasi standar pelayanan minimal dalam pelayanan publik di bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul telah berjalan baik dan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur mengenai beberapa komponen SPM yang wajib diterapkan.