PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TERHADAP NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILU 2019(STUDI KASUS DI DESA DAWUHAN KECAMATAN PILANGKENCENG, KABUPATEN MADIUN)

Kepala desa merupakan pejabat pemerintahan memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum ini meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Dalam kejadian atau peristiwa ini mengangkat kasus Kepala Desa Dawuhan, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Pada Pemilihan Umum tahun 2019 dalam masa kampanye, ia berpihak pada salah satu calon anggota legislatif pusat dan salah satu calon anggota legislatif daerah. Isi dari ucapannya menjadi temuan Panitia Pengawas Kecamatan. Selanjutnya dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Madiun dan diproses hingga dijatuhi hukuman pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Dalam proses penegakan UndangUndang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diperlukan peran dari petugas Pengawas Pemilu yang mumpuni, maka para petugas harus memiliki pengetahuan, pengalaman serta kemampuan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, perangkat pemerintahan dan para peserta pemilihan umum. Dalam menjalankan penegakan undang-undang para petugas Pengawas Pemilu memiliki petunjuk pelaksanaan dan prosedur standar operasi yang tertuang dalam peraturan Bawaslu RI.