PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN MURUNG RAYA KALIMANTAN TENGAH

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti bahan galian (tambang). Pertambangan emas rakyat di Kabupaten Murung Raya telah dilakukan secara turun temurun, tidak hanya dilakukan disepanjang aliran sungai saja, tetapi juga dilakukan didaratan. Sebagian besar masyarakat Murung Raya melakukan pekerjaan menambang emas sebagai pekerjaan pokoknya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penegakan serta faktor penghambat dalam perizinan usaha pertambangan emas. Kesadaran masyarakat Kabupatenn Murung Raya yang masih kurang akan pentingnya memperoleh ijin dalam melakukan aktifitas penambangan menjadi faktor krusial. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum perizinan usaha pertambangan emas di kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah saat ini berjalan sesuai dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Penegakan para pelaku tambang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup bersama kepolisian resor Murung Raya. Masyarakat yang melakukan penambangan harus mempunyai Ijin Pertambangan Rakyat dan luas wilayah pertambangannya harus jelas. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum perizinan usaha pertambangan emas ini adalah kewenangan pemerintah, kurangnya kesadaran masyarakat, sumber daya manusia, faktor alam, kurangnya peran masyarakat, faktor pendidikan, faktor ekonomi, serta adanya sokongan oknum penegakan hukum.