IMPLIKASI KOALISI PARTAI POLITIK DI PARLEMEN TERHADAP PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi pembentukan koalisi partai politik di parlemen terhadap penguatan sistem presidensiil pasca-amandemen UUD 1945 di Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap dinamika politik pasca-amandemen, terutama pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan pemerintahan presidensiil yang tidak solid dan Joko Widodo yang secara kasat mata memiliki kekuasaan yang terlalu besar. Penulis mengidentifikasi perbedaan kondisi antara kedua masa pemerintahan tersebut dan mengidentifikasi implikasi koalisi di parlemen terhadap jalannya pemerintahan dalam kedua masa tersebut. Dengan metode analisis yuridis kualitatif terhadap studi pustaka dan hasil wawancara terhadap pelaku sejarah. Peneliti menemukan adanya implikasi yang terjadi antara koalisi partai politik terhadap penguatan sistem presidensiil dalam kedua masa pemerintahan. namun, implikasi yang terjadi ditemukan berbeda antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Temuan ini pada akhirnya menunjukan kekurangan dalam UUD 1945 dan sistem partai politik di Indonesia yang memiliki urgensi yang besar untuk disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan pola kekuasaan yang ideal.