PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN MANGAN DAN NIKEL DI PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam kehidupan bermasyarakat, pihak perusahan juga mempunyai kewajiban atas kegiatan dalam menjalankan tindakan-tindakan yang menyimpang atau kejahatan lingkungan yang terjadi. Artinya terdapat kewajiban pertanggungjawaban korporasi terhadap masyarakat ketika terjadi pencemaran lingkungan tanpa terkecuali, termasuk PT. IWIP yakni Perusahaan yang menjalankan aktivitas Penambangan Mangan dan Nikel di Kabupaten Halmaerah Tengah. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1.Apa faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan oleh Korporasi PT. IWIP terhadap masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah. 2.Bagaimana pertanggungjawaban korporasi PT. IWIP terhadap masyarakat ketika terjadi pencemaran lingkungan di Kabupaten Halmahera Tengah. 3.Bagimanakah konsep ideal dalam pertanggungjawaban korporasi terhadap masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan hidup wilayah Penambanagan PT. IWIP di Kabuapten Halmahera Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian Sosiolegal/Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Faktor Penyebab Terjadinya kerusakan berupa pencemaran lingkungan oleh korporasi PT. IWIP di wilayah masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah diakibatkan oleh aktivitas Penambangan Mangan dan Nikel di wilayah tersebut. Pencemaran lingkungan yang terjadi berupa: Pencemaran air sungai, Pencemaran udara dan pencemaran tanah. 2.Bentuk pertanggungjawaban korporasi PT. IWIP atas kerusakan berupa pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air sungai, pendemaran tanah, dan pencemaraan kualitas udara belum ada, karena belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan PT. IWIP benar telah melakukan pencemaran lingkungan. Tetapi PT. IWIP menerapkan pertanggungjawaban terhadap masyarakat di kabupaten Halmahera Tengah selama ini melalui tanggungjawab sosial. 3. Idealnya terdapat penegakkan terhadap Pasal 88 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terkait pengaturan strict liability bahwa perusahaan harus bertanggungjawab mutlak pada masyarakat dengan memberikan gantirugi sesuai dengan kerugian yang di derita oleh masyarakat dan perusahaan juga wajib melakukan pemulihan lingkungan.