PEMERIKSAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3) TERHADAP PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) terhadap penyaluran pupuk bersubsidi layak dilakukan dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. KP3 merupakan organisasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh gubernur pada tingkat provinsi, dan bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini didasari oleh peraturan yang ditetapkan pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, yang menjelaskan terkait perlindungan dan pemberdayaan petani yang bertujuan untuk membantu menghadapi permasalahan sarana dan prasarana produksi, serta meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik. Penelitian ini secara umum bertujuan agar Pemerintah memberikan campur tangan dalam menentukan harga dan melakukan pengawasan dalam batas-batas wajar untuk menjaga kesetabilan harga. Data yang digunakan adalah Data Primer dan Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) memberikan sikap dalam pendistribusian pengawasan pupuk bersubsidi.