KEKUATAN HUKUM AKTA HIBAH DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 324/PDT/2010/PA.KDR)

Hibah ialah suatu akad pemberian harta milik dari seseorang kepada oranglain secara sukarela. Harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari keseluruhan harta milik pemberi hibah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Penghibahan yang melanggar ketentuan tersebut akan menjadi batal demi hukum. Akibat dari akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Agama, maka isi penghibahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Harta hibah yang dibatalkan akan kembali menjadi milik pemberi hibah. Pembatalan akta hibah hanya dapat dilakukan apabila hibah tersebut terjadi antara orangtua dan anaknya. Dalam prakteknya sering terjadi pembatalan akta hibah, seperti dalam Putusan Nomor : 324/Pdt/2010/PA.Kdr yang penulis jadikan sebagai studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum akta hibah dalam pembagian waris serta dasar pertimbangan hakim menyatakan suatu akta hibah batal demi hukum. Jenis penelitian menggunakan penelitian Hukum Normatif. Teknik penelitian menggunakan metode studi kepustakaan. Analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan akta hibah menggunakan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, mengenai akibat hukum pembatalan akta hibah terhadap ahli waris ialah benda hibah kembali menjadi milik pemberi hibah