PHILIPPINES POLICY IN ERADICATING TRAFFICKING IN PERSONS

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengambilan kebijakan yang dilakukan negara yaitu Filipina dalam mengatasi perdagangan manusia. Penelitian ini menggunakan konsep Perdagangan Manusia dan Sistem Politik oleh David Easton. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan kajian literatur dan mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan website tentang perdagangan manusia. Artikel ini menujukkan kebijakan yang dilakukan oleh negara Filipina dalam mengatasi perdagangan manusia, dengan: 1. Membuat hukum anti perdagangan manusia dengan menerapkan Undang-undang anti perdagangan pada tahun 2003 dan 2012. 2.Mengimplementasikan Undang-undang anti perdagangan pada tahun 2003 dengan membuat Inter-Agency Council Against Trafficking. 3. Membuat kerjasama regional dan internasinal dengan cara membuat Mou bilateral dengan negara ASEAN dan negara non-ASEAN dalam memerangi perdagagangan manusia. Artikel ini menujukkan bahwa upaya untuk menghentikan perdagangan manusia sangat penting untuk dilakukan dan pemerintah merupakan salah satu yang memiliki power dalam studi hubungan internasional.