JOKOWI'S POLICY IN HANDLING ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING VIETNAM TOWARDS INDONESIA IN THE NORTH NATUNA SEA IN 2017: SPEECH ACT ANALYSIS

Artikel ini membahas analisis factor-faktor yang menyebabkan keberhasilan Jokowi dalam melakukan Speech Act terhadap masyarakat Indonesia dalam melegitimasi perubahan kebijakan yang ia lakukan terhadap pelanggaran IUUF Vietnam di laut Natuna Utara. Pada pemerintahan sebelumnya yaitu masa Susilo Bambang Yudhoyono, isu ini tidak dipolitisasi oleh pemerintahan sebelumnya sehingga terkesan kurang diperhatikan. Meskipun penanganan terhadap isu tersebut sudah ada pada masa sebelumnya, namun hal itu dianggap masih kurang sehingga butuh tindakan yang lebih tegas. Kemudian saat pergantian masa kepemimpinan dari SBY ke Jokowi pada tahun 2014 isu itu diangkat kembali sehingga mendapat penindaklanjutan dari pemerintahan yang baru. Jokowi menggunakan data-data pelanggaran dengan cara memberitakan secara massal lewat banyak media sehingga dapat mempengaruhi opini publik dalam menyetujui tindak pengambilan kebijakan pengubahan peta lewat klaim yang dilakukan secara unilateral. Tulisan ini akan membahas bagaimana Speech Act berhasil dibawa oleh Jokowi dalam membuat suatu isu yang bukan masalah yang mengancam kedaulatan menjadi urgensi pemerintah dalam segera mengangani hal tersebut sehingga bisa menghalalkan segala cara demi menjaga kedaulatan itu sendiri.