PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DALAM PEMUNGUTAN PPN YANG TIDAK DISETORKAN KE NEGARAPADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAKYOGYAKARTA (PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAANCV IBEST PRODUCTION YOGYAKARTA)

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam keadaan sekarang untuk mengadakan suatu pertemuan atau konvensi menjadi hal yang sangat sulit mengingat kesibukan dan rutitinitas dari setiap individu sangatlah berbeda. Kesempatan itulah yang mendorong para pelaku usaha untuk mendirikan usaha yang bergerak dalam bidang perencanaan sebuah acara baik berupa acara konvensi maupun sebuah hajatan. Event Organizer (EO) merupakan usaha penyedia jasa untuk perencanaan pelaksanaan sebuah acara baik skala besar ataupun kecil. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang melatakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Tujuan dari penelitian ini tak lain yaitu Untuk memberikan pengetahuan bagaimana penegakan hukum melalui upaya pemeriksaan bukti permulaan yang dilakuakan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta mengetahui bagaimana tindak pencegahan terhadap maraknya tindak pidana perpajakan berupa pemungutan PPN yang tidak disetorkan ke negara oleh para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang event organizer khususnya.