PELAKSANAAN HAK CUTI MELAHIRKAN BAGI PNS DAN PPPK PEREMPUAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DANOLAHRAGA DI KABUPATEN REMBANG

Perempuan diberi berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengandung. Kemudian Negara sebagai pelaksana, pengendali, pelindung diberi tugas untuk dapat menerapkan hukum yang adil bagi warga negaranya yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai dasar konstitusi Negara, salah satunya yaitu adanya pengakuan persamaan hak warga Negara yang berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak cuti melahirkan bagi PNS dan PPPK perempuan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pengambilan data langsung di lapangan. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, yang diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Responden pada penelitian ini yaitu terdiri dari perwakilan PNS dan PPPK. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan cuti melahirkan bagi pegawai perempuan PNS dan PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang mengacu Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 untuk PNS dan Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 untuk PPPK. Sanksi yang mungkin diperoleh ketika terjadi pelaksanaan di luar ketentuan yang ditetapkan berupa hukuman disiplin ringan, sedang sampai dengan hukum disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun