PERAN PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PARA HAKIM DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG AGUNG

Pada semester pertama tahun 2023, Komisi Yudisial (KY) menerima total 566 laporan dari masyarakat dan 360 surat tembusan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), menjadikan total laporan mencapai 926 pada triwulan pertama tahun tersebut, menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 yang hanya 385 laporan dari masyarakat dan 179 surat tembusan. Hal ini mengindikasikan risiko pelanggaran terhadap integritas hakim di peradilan. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, serta mencermati implementasi dan hambatan peran pengawasan KY terhadap para hakimdi Indonesia. Melalui metode penelitian hukum normatif dan analisis kritis terhadap data sekunder terkait kinerja KY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KY memiliki wewenang untuk mengawasi perilaku hakim sesuai Pasal 24B ayat 1 UUD 1945, namun implementasinya belum optimal. Hal ini karena, terbatasnya jumlah SDM dan distribusinya tidak merata di seluruh provinsi, serta lemahnya kewenangan KY yang hanya dapat memberikan rekomendasi tanpa wewenang untuk memberlakukan sanksi langsung, menyebabkan potensi ketidakpatuhan dari pihak yang terlibat terhadap rekomendasi KY. Diperlukan revisi UU KY untuk memberikan wewenang yang lebih luas kepada KY dalam menegakkan sanksi terhadap hakim, serta lomunikasi yang efektif antara MA dan KY penting untuk memperkuat pengawasan etika hakim. Penguatan Penghubung KY di daerah juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pemantauan KEPPH.