PENERAPAN PARTISIPASI BERMAKNA DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan aspek krusial yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Meskipun demikian, peningkatan jumlah undang-undang dan permohonan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi selama lima tahun terakhir menunjukkan perlunya partisipasi bermakna dalam proses pembentukan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dan implementasi penerapan partisipasi bermakna dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi bermakna menjadi solusi terhadap ketidakpastian hukum terhadap partisipasi masyarakat dengan tiga parameter utama didengarkan, dipertimbangkan, dan berhak atas penjelasan. Namun, dalam pembentukan UU Cipta Kerja, partisipasi sebelum putusan inkonstitusional bersyarat belum memenuhi kriteria partisipasi bermakna karena partisipasi tersebut hanya didengar saja tidak dipertimbangkan. Kemudian Mahkamah Konstitusi memberi waktu dua tahun untuk melakukan revisi, namun pada bulan ketiga belas pemerintah mengeluarkan Perpu yang pada akhirnya ditetapkan menjadi UU, hal ini menciptakan ironi demokrasi dengan menghilangkan partisipasi bermakna atas dasar kedaruratan. Salah satu hambatan terwujudnya partisipasi bermakna adalah ketidakadanya regulasi yang menjamin tanggung jawab moral para pembentuk peraturan, menjadikan partisipasi hanya sebagai formalitas teknis.