TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan peraturan yang memiliki dampak signifikan terhadap pekerja. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 perbedaan tingkat upah minimum antar provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak seragam dalam Undang-Undang Cipta Kerja mendorong pengusaha untuk mencari wilayah dengan upah minimum lebih rendah untuk investasi. Akibatnya pekerja terpaksa menerima upah yang lebih rendah daripada rekan-rekan mereka di wilayah lain, yang pada akhirnya dapat memperlebar kesenjangan pengupahan. Penelitian bertujuan menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kesejahteraan pekerja sehubung dengan implementasi Undang-undang Cipta Kerja. Metode peneliti yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja berdampak pada perubahan struktural dalam sistem ketenagakerjaan, termasuk kebijakan upah minimum yang beragam antar wilayah dan ketentuan fleksibilitas ketenagakerjaan. Namun demikian, keberhasilan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan pekerja tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, penelitian ini juga membahas pemenuhan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja.