ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA NGAWI)

Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ngawi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengkaji penambahan umur batas minimal melaksanakan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun banyak permohonan dispensasi perkawinan yang tetap masuk ke Pengadilan. Permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Ngawi menjadi latar belakang penelitian ini. Berdasarkan penjelasan diatas, maka menarik untuk teliti (1) Apakah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Permohonan Dispensasi Perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Ngawi menunjukkan adanya peningkatan? (2) Apakah hakim dapat menekan adanya perkawinan di bawah umur melalui penolakan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ngawi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris yang menggunakan memperoleh hasil data dari lapangan dan dukungan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka permohonan dispensasi perkawinan menunjukan peningkatan dan Majelis Hakim tidak bisa berperan sendiri dalam menekan adanya perkawinan dibawah umur dengan tidak mengabulkan permohonan, faktor naik dan turunnya angka permohonan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sosialisasi, dan kesadaran masyarakat.