PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YOGYAKARTA DALAM MENGHADAPIPASAR E-COMMERCE

Munculnya sistem e-commerce dianggap praktis karena kemajuan teknologi. Perlindungan hukum bagi UMKM sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan kekuatan untuk pelaku UMKM. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan menggunakan dua metode: penelitian kepustakaan, dan wawancara untuk mendapatkan data. Adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha umkm membuat pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) merasa dilindungi dari ancaman seperti penipuan dan pelanggaran data Perlindungan Hukum tersebutt dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan represif, dua kategori perlindungan penegakan hukum di indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang untuk mengawasi e-commerce dan melakukan tindakan preventif dan represif. Namun, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tidak memfokuskan ke perlindungan terhadap pelaku UMKM di pasar e-commerce, karena fokus mereka pada peningkatan produktivitas. Sebenarnya, masalah perlindungan dan peran pemerintah terhadap pelaku usaha UMKM tidak hanya terkait dengan teknologi. Tetapi juga perlu adanya pemerintah dan didukung oleh instrumen hukum seperti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.Adanya dasar hukum memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum.