ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (STUDI PENETAPAN NOMOR: 168/PDT.P/2021/PA.ADL)

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seseorang dapat menikah apabila telah berusia 19 (sembilan belas) tahun bagi pria maupun wanita. Masih banyak pihak yang melanggarnya dengan melakukan perkawinan dibawah umur dengan menempuh pengajuan dispensasi kawin kepada pengadilan. Tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim. Terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan bagi hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait penolakan permohonan dispensasi kawin. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa hakim menolak permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan calon mempelai pria masih berumur 16 tahun dianggap tidak mampu memimpin rumah tangga sesuai ajaran islam, sedangkan calon mempelai wanita yang berusia 13 tahun tidak dalam keadaan mengandung sehingga hakim tidak menemukan alasan yang sangat mendesak untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon.