PENYELESAIAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK OLEH PENYELENGGARA DI KANTOR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KOTA TEGAL

Pelayanan publik adalah pemberian barang atau jasa oleh pemerintah atau instansi kepada masyarakat, termasuk pelayanan publik bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hak setiap orang yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1). Oleh karena itu, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta di lapangan untuk memberikan gambaran tentang mekanisme penyelesaian pengaduan pelayanan publik dan hambatan-hambatannya di Kantor BPJS Kesehatan Kota Tegal. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pengaduan pelayanan publik di Kantor BPJS Kesehatan Kota Tegal terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Mekanisme penyelesaian pengaduan pelayanan publik di Kantor BPJS Kesehatan Kota Tegal telah sesuai dengan mekanisme penyelesaian pengaduan pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Solusi untuk menyelesaikan kendala dalam penyelesaian pengaduan pelayanan publik di Kantor BPJS Kesehatan Kota Tegal adalah dengan mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).