ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELETAKAN SITA JAMINANDI ATAS OBYEK HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 43/PDT. BTH/2023/ PN. SKH)

Penetapan sita jaminan nomor 36/Pdt.G/2022/Pn.Skh yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tidak mustahil menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan ini terjadi antara lembaga keuangan yaitu Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 43/Pdt.Bth/2023/Pn.Skh tentang peletakan sita jaminan pada obyek yang sudah diletakkan hak tanggungan lebih dahulu dan kedudukan Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditur setelah adanya penolakan sita jaminan dari hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan pertimbangannya sudah sesuai menurut peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hakim tersebut dilihat dari bukti-bukti otentik yang diberikan oleh pelawan. Adapun setelah dihapusnya sita jaminan oleh hakim, tidak merubah kedudukan yang dimiliki oleh BRI yaitu sebagai kreditur preferen. Selain itu untuk tetap melindungi hak kreditur, pihak PT. BRI melakukan perlawanan yaitu gugatan bantahan ke pengadilan terhadap PT. Nanoplast Alkestron.