IMPLEMENTASI KEWENANGAN CAMAT DALAM PEMBUATAN PROGRAM PAS MERAKYAT DI KECAMATAN KUALA JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan camat dalam pembuatan inovasi, khususnya program Pas Merakyat, serta implikasi hukum yang terkait. Meskipun Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan tidak secara tegas mengatur kewenangan camat dalam pembuatan kebijakan inovatif. Maka dari itu peneliti melakukan analisis dari kewenangan camat dalam pembuatan inovasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa peraturan terkait, seperti UU No.23 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2018, dan Perbup No.11 Tahun 2021, tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai kewenangan camat dalam hal ini. Ditemukan bahwa inovasi yang diterbitkan oleh camat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, seperti mengikuti perlombaan camat berprestasi, dan melibatkan penyelewengan seperti penggunaan biaya perjalanan dinas untuk keperluan pribadi dan perekrutan petugas yang tidak sesuai dengan tugasnya. Namun, tidak ada implikasi hukum yang dikenakan kepada Camat Kuala Jambi yang terbukti melakukan pelanggaran, karena telah dipindahkan tugasnya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti perlunya peraturan yang lebih jelas mengenai kewenangan camat, serta peran pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah di atasnya guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan tindakan serupa di masa depan.