PENERAPAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

Persentase penerimaan daerah Kota Yogyakarta dari PBB masih 50 persen dari target yang ditetapkan oleh BPKAD Kota Yogyakarta. Keterlambatan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu penyebab realisasi target penerimaan daerah menjadi terhambat, maka dari itu penting diketahui bagaimana penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak yang terlambat membayar PBB serta hambatan dalam penerapan sanksi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sanksi administrasi sebesar 2persen dikenakan terhadap Wajib Pajak yang terlambat membayar dan kurang membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hambatan dalam penerapan sanksi administrasi yaitu terkait kondisi ekonomi Wajib Pajak yang kurang mampu, edukasi mekanisme pengenaan sanksi yang kurang maksimal, serta prosedur dan opsi pembayaran yang rumit.