WACANA KEBIJAKAN MASA JABATAN PRESIDEN TIGA PERIODE: ANALISA NARRATIVE POLICY FRAMEWORK DAN KUASA SIMBOLIK

Wacana kebijakan masa jabatan presiden tiga periode kembali muncul pada Tahun 2021. Permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji dalam melihat dinamika politik di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana narasi aktor dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan dengan menggunakan teori Narrative Policy Framework dan melihat motif aktor politik yang terlibat dalam wacana presiden tiga periode melalui teori Kuasa Simbolik. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan data time series.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Narasi pro didominasi dengan kepentingan politik yang datang dari kelompok pendukung pemerintah dan fanatisme relawan. Sedangkan narasi kontra didominasi pada pelanggaran konstitusi negara dan merusak prinsip demokrasi. Keterlibatan aktor diklasifikasikan seperti Akademisi, Ilmuwan, Kelompok Masyarakat, LSM, Partai Politik, Pemerintah, Pengamat Politik, dan Presiden RI. Solusi yang muncul yaitu indikator fokus pada urgensi yang lebih penting dan mematuhi konstitusi UUD 1945; (2) Kelompok aktor pro cenderung memiliki motif dalam mempertahankan modal ekonomi dan sosial. Sedangkan kelompok aktor kontra memiliki motif dalam mempertahankan modal sosial dan modal budaya.Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, meskipun wacana ini terus muncul dalam beberapa waktu terakhir, namun aktor kebijakan melalui MPR dan DPR RI yang memiliki peran penting dalam ketentuan Konstitusi negara sepakat untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu pada Februari 2024. Sehingga dapat dikatakan peran narasi berhasil mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya, motif aktor pro didominasi dengan kepentingan politik dalam mempertahankan modal ekonomi. Sedangkan motif dari aktor kontra dinilai berusaha mempertahankan modal budaya.