BANGKIT DAMARDJATI (2024) PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAN DI KABUPATEN BLORA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (493kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (318kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (13kB)
Bab I.pdf
Download (279kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (378kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (121kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (274kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (121kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (233kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (366kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (532kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
Abstract
Permintaan izin untuk kegiatan publik, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik kepada pejabat yang berwenang di Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah upaya untuk mengurangi potensi ancaman yang dapat timbul, terutama di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan. Izin keramaian diterbitkan oleh Polisi bagi individu atau kelompok yang akan mengadakan acara dengan potensi jumlah peserta yang besar. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini dengan mengunakan jenis penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam masyarakat sehingga disebut penelitian hukum sosiologis. Dalam rangka pengamanan pelaksanaan kegiatan masyarakat ataupun instansi pemerintah maupun swasta guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas serta mewujudkan situasi aman dan kondusif menjelang pada saat dan setelah pelaksanaan kegiatan maka dibuatkan rencana pengamanan kegiatan tersebut. Pada pelaksanaan sebuah peraturan atau kebijakan maupun program seharusnya didukung dengan pengawasan yang efektif. Hal ini berguna untuk mengawal sekaligus merealisaisikan maksud dan tujuan dari sebuah peraturan maupun program yang telah ditetapkan
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Crowd permission, Blora Regency, police |
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Aidilla Qurotianti |
Date Deposited: | 29 May 2024 06:49 |
Last Modified: | 29 May 2024 06:49 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/45160 |