KONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA

Tindak pidana perdagangan orang telah menyebabkan penderitaan karena merupakan suatu kejahatan yang melanggar harkat dan martabat manusia sehingga kejahatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan yang berat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, dan untuk mengetahui dan mengkaji konseptualisasi perlindungan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris, yang mengkaji mengenai permasalahan hukum tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian pengaturan hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terkait dengan ketentuan perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun larangan untuk memperdagangkan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan larangan untuk memperdagangkan anak, menjual, atau menculik anak itu sendiri. Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan dengan cara melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang belaka dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belaka, akan tetapi dapat pula dilakukan dengan upaya-upaya lain yang dapat mendukung berfungsi secara optimalnya norma-norma hukum tersebut, seprti tindakan-tindakan berupa memperbaiki perekonomian masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan lapangan pekerjaan dan peningkatan akses pendidikan masyarakat sehingga faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya perbuatan pidana dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Konsep ke depan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang yaitu yang pertama melakukan spesifikasi terhadap korban tidak hanya terhadap perempuan dan anak, namun melakukan spesifikasi pula terhadap penyandang disabilitas dan optimalisasi hak restitusi terhadap korban.